TESIS | Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lahan Basah Pesisir Indonesia

Kawasan konservasi yang memiliki lahan basah pesisir di Indonesia, atau disingkat kawasan konservasi, memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai sebuah sistem pendukung kehidupan. Meski demikian, karakteristik biologis dan kepentingan pengelolaannya yang kompleks menyebabkan selama ini kawasan konservasi belum dikelola secara efektif sehingga mengalami kerusakan secara terus menerus. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini pengelolaan kawasan konservasi, efektivitasnya, dan strategi pengelolaannya.Penelitian dilakukan pada 23 kawasan konservasi dengan menggunakan pendekatan Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Areas Management (RAPPAM). Hasil RAPPAM menunjukkan bahwa 23 kawasan konservasi yang diteliti memiliki nilai biologis maupun ekonomis tinggi tetapi sebagian besar kawasan konservasi tersebut belum dikelola secara efektif. Beberapa diantara kawasan konservasi tersebut mengalami tekanan dan ancaman yang tinggi yang mengarah pada kerusakan kawasan konservasi dalam jangka panjang. Kondisi ini sulit diatasi karena karakteristik nilai penting ekonomis biologis, efektivitas pengelolaan, dan tekanan dan ancaman yang dialami masing-masing kawasan konservasi berbeda-beda sementara sumberdaya pemerintah sangat terbatas untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.

Penggunaan analisis multivariabel berhasil mengkategorikan kawasan konservasi tersebut kedalam 16 kategori strategi pengelolaan yang merupakan kombinasi strategi internal berupa penguatan kapasitas dan strategi adaptasi eksternal berupa kolaborasi pengelolaan. Strategi yang dihasilkan RAPPAM lebih sesuai untuk kebijakan nasional, Untuk dapat diaplikasikan di tingkat kawasan konservasi masih dibutuhkan analisis lanjutan berdasarkan kondisi masing-masing kawasan sehingga diperoleh suatau strategi yang menjawab kebutuhan lokal kawasan tapi tetap dalam kerangka kebijakan nasional.Kelompok kawasan konservasi rawa dan mangrove terutama Taman Nasional Ujung Kulon, Kutai, Rawa Aopa, dan Wasur memerlukan kombinasi strategi internal dan eksternal melalui peningkatan sumber-sumber pendanaan dan pengembangan kegiatan rehabilitasi ekosistem berbasis masyarakat. Kelompok terumbu karang terutama Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Karimun Jawa memerlukan strategi eksternal yang kuat dengan membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian ramah lingkungan. Sebaliknya kelompok hutan pantai terutama Taman Nasional Manupeu Tanadaru, Siberut, dan Baluran membutuhkan strategi internal yang kuat melalui pengembangan kegiatan wisata ramah lingkungan dan pemanfaatan yang bijaksana hasil hutan non kayu. Lahan basah pesisir menurut definisi dalam Konvensi Ramsar adalah daerah di pesisir yang tergenang air baik secara periodik maupun terus menerus termasuk perairan laut hingga kedalaman tidak lebih dari 6 meter saat surut terendah. Berdasarkan definisi tersebut yang termasuk dalam lahan basah pesisir meliputi mangrove, padang lamun, terumbu karang, dataran pasir dan lumpur, pantai berbatu, estuaria, rawa air tawar, rawa gambut pesisir, laguna, dan berbagai jenis lahan basah buatan. Luas lahan basah pesisir Indonesia yang memiliki nilai penting secara internasional tidak kurang dari 15 juta hektar, separuh dari luas seluruh daratan Malaysia (Komite Nasional Pengelolaan Lahan Basah, 2004). Dengan jumlah tersebut Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang memiliki lahan basah pesisir terluas di Asia.

Lahan basah pesisir memiliki nilai penting secara ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Secara ekologis, daerah ini kaya akan nutrien yang menyebabkan banyak organisme yang melewati sebagian atau seluruh siklus hidupnya di lahan basah pesisir. Lahan basah pesisir Cagar Alam Hutan Bakau Timor di Jambi misalnya, setiap tahunnya disinggahi sekitar 20.000 burung migran dalam perjalanan migrasinya dari wilayah belahan bumi utara ke Australia dan Selandia Baru (National Wetlands Committee for SCS Project, 2004). Termasuk diantaranya burung air langka Trinil Lumpur Asia (Asian Dowitcher) yang dimasukkan dalam kategori jarang dalam daftar International Union on Coservation of Nature and Natural Resources (IUCN).Secara ekonomi lahan basah pesisir menjadi tempat hidup berbagai spesies yang memiliki nilai ekonomis penting sebagai sumber pangan atau sebagai bahan baku industri. Sebuah studi nilai ekonomis yang dilakukan oleh Wetlands International – Indonesia Programme (WIIP) terhadap Taman Nasional Sembilang menunjukkan bahwa nilai penggunaan langsung kawasan tersebut mencapai US$ 15.000.000 per tahun (Goenner dan Wibowo, 2002). Nilai-nilai ekonomi tersebut juga dapat menjadilebih penting lagi karena posisinya yang strategis sehingga menjadi jalur pelayaran penting, terutama di daerah estuari.

Secara sosial budaya lahan basah pesisir telah menjadi pilihan tempat bermukim masyarakat sejak ratusan tahun silam sehingga masyarakat membentuk karakteristik sosial yang khas untuk beradaptasi dengan lingkungan lahan basah pesisir. Hal tersebut ditunjukkan oleh munculnya berbagai tradisi, kesenian, termasuk cerita rakyat yang berhubungan dengan lahan basah pesisir.Potensi lahan basah pesisir yang dimiliki Indonesia yang sedemikian besarnya tidak lantas menyebabkan upaya pengelolaannya menjadi lebih baik. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus menerus terganggu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelemahan pengelolaan tersebut. Akibatnya lahan basah pesisir menjadi salah satu daerah yang sangat rentan dalam menghadapi kerusakan alam baik yang disebabkan oleh manusia seperti perubahan iklim, pemanfaatan berlebih, pencemaran dari darat maupun laut dan akibat bencana alam seperti tsunami dan badai (Komite Nasional Pengelolaan Lahan Basah, 2004). Kondisi ini jika dibiarkan terus, secara langsung akan menjadi ancaman bagi manusia. Hal tersebut disebabkan oleh karena fungsi dan nilai penting lahan basah seperti yang disebutkan di atas jika mengalami kerusakan akan menyebabkan lahan basah tidak bisa lagi menjadi sistem pendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis. Sebaliknya, lahan basah pesisir yang sehat akan mendukung penyediaan pangan bagi manusia, menyediakan lingkungan yang sehat, memiliki fungsi mitigasi terhadap bencana alam dan akan membantu manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan global. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap lahan basah pesisir harus merupakan bagian penting dalam kegiatan manusia.

Kebijakan dan pengelolaan lahan basah memiliki kerumitan tersendiri dibandingkan dengan kawasan lain di wilayah daratan. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengelolaan lahan basah bersifat sangat kompleks yaitu: (1) terdiri dari berbagaitipe ekosistem/habitat; (2) dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan; dan (3) dikelola oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Lahan basah juga memiliki keterkaitan ekologis yang mencakup wilayah sangat luas bahkan melintasi batas negara. Akibatnya pengembangan kebijakan harus memperhatikan isu dari skala pengelolaan lokal, nasional, regional, hingga internasional. Menyikapi hal tersebut di atas, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan lahan basah pesisir. Perbaikan pun terus dilakukan untuk menjawab perubahan paradigma pengelolaan dan penemuan terbaru mengenai lahan basah. Salah satu perubahan mendasar kebijakan pengelolaan lahan basah di Indonesia adalah adanya proses desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam termasuk lahan basah. Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-undang No 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-undang No 32 Tahun 2004. Berbagai kebijakan yang diterapkan untuk mengelola lahan basah pesisir tentu saja berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan lahan basah pesisir dalam dalam mempertahankan nilai dan fungsinya sebagai sistem penunjang kehidupan, pengawetan keaneragaman hayati, dan pemanfaatan secara lestari.

Minat masyarakat umum, LSM, lembaga donor, bahkan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan kawasan konservasi belakangan ini juga semakin besar. Hal ini berkaitan erat dengan kecenderungan masyarakat yang semakin membutuhkan adanya akuntabiltas publik pada berbagai kegiatan yang berdampak pada masyarakat atau lingkungan, termasuk pengelolaan kawasan konservasi. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian multilateral yang berkaitan dengan pelestarian sumbedaya alam seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Ramsar juga mensyaratkan adanya kegiatan penilaian tingkat keberhasilan konservasi dimasing-masing negara anggota.

Download di Sini Tesisnya