TESIS | Kajian Kompensasi Air Baku untuk Air Bersih Dari Pemerintah Kota Cirebon Ke Emerintah Kabupaten

Kebutuhan air baku air bersih dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas untuk kebutuhan infrastruktur perkotaan sangat dibutuhkan keberadaannya yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kota. Saat ini Pemerintah Kota Cirebon dengan penyelenggara penyediaan air bersih oleh PDAM Kota Cirebon sangat bergantung sekali dengan pasokan air baku untuk air bersih dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, dimana Pemerintah Kota Cirebon tidak memiliki sumber air baku air bersih yang memenuhi syarat dari segi kualitas. Akibat ketergantunagan air baku dari daerah lain serta berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki sumberdaya tersebut mempunyai kewenangan untuk mengupayakan menjadi sumber PAD. Sistimnya dapat dikerjasamakan dengan daerah yang ingin memanfaatkan sumber air baku, bentuknya dalam penetapan besaran dana/biaya kompensasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Besarnya biaya kompensasi yang dibayarkan Kota Cirebon ke Kabupaten Kuningan harus reasonable, untuk mendapatkan nilai besaran dana/biaya kompensasi berdasarkan alternatif formula regresi dan alternatif perubahan formula yang ada dalam perjanjian kerja sama No. 44 tahun 2004 tentang pemanfaatn air dari sumber mata air Cipaniis dengan mempertimbangkan kinerja menejemen pengelolaan air bersih oleh PDAM Kota Cirebon. 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan kedua formula yang didapat, besarnya dana/biaya kompensasi yang dibayarkan Pemerintah Kota Cirebon ke Pemerintah Kabupaten Kuningan diambil yang paling rendah (kecil), dana yang diterima oleh Kabupaten Kuningan penggunaanya melalui pembagian porsi, untuk pembangunan daerah sebesar 62,5 %, untuk rehabilitasi catchment area sebesar 30 % dan untuk desa-desa pemilik, disekitar dan pemanfaat sumber mata air Cipaniis sebesar 7,5 %. Perjanjian kerja sama perlu direvisi dengan penambahan pihak propinsi sebagai penengah dan pengawas perjanjian pemanfaatan sumber air lintas wilayah.

Download di Sini Tesis